Jasa Pengurusan SLF – –

Jasa Perizinan IMB Jakarta Konsultasi dan Jasa Pengurusan IPB, KMB/SLF – – Jasa Perizinan IMB Jakarta 0812 818 29344 Jasa Pengurusan Sertifikat laik Fungsi SLF 2017-2018 di Jakarta Bekasi Tangerang PT. Strata Konsultan Indonesia – – Strata Title – SLF – Authorization Terjual Jasa Pengurusan SLF JASA PENGURUSAN SLF Jasa Konsultan Sertifikat Laik Fungsi Panduan Mudah Mengurus Sertifikat Laik Fungsi KAMI ADALAH PERUSAHAAN YANG BERGERAK DALAM BIDANG USAHA JASA AR 103: JASA IZIN BANGUNAN IMB SLF Konsultan SLF Imb Jasa Sertifikat Laik Fungsi Bangunan di Yogyakarta Sertifikat Laik Fungsi Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung di Surabaya Dijamin Gratis – – Suara Surabaya

jasa pengurusan slf

 

Yakni Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim, Dinas Pekerjaan Umum Binamarga dan Pematusan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan. Apabila sudah sesuai, selanjutnya OPD teknis memberikan rekomendasi laik fungsi,” paparnya. Untuk memudahkan memperoleh sertifikat ini, sebaiknya bangunan gedung sebelum mengalami pembangunan sudah memiliki dokumen pelaksanaan teknis bangunan. Dokumen pelaksanaan adalah dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan disahkan, termasuk gambar-gambar kerja pelaksanaan (shop illustrations) yang merupakan bagian dari dokumen ikatan kerja.

Sebaiknya sebelum dilakukan pelaksanaan pembangunan, dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan kelengkapan adalah pemeriksaan dokumen pelaksanaan pekerjaan dengan memeriksa ada atau tidak lengkapnya dokumen berdasarkan standar hasil karya perencanaan dan kebutuhan untuk pelaksanaannya. Untuk mendapatkan kebenarannya pemeriksaan dokumen pelaksanaan pekerjaan berdasar akurasi gambar rencana, perhitungan-perhitungan dan kesesuaian dengan kondisi lapangan. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.

Sertifikat Laik FungsiWAJIBdimiliki untuk setiap bangunan gedung, sebelum bangunan gedung tersebut dimanfaatkan/ digunakan. SLF diterbitkan dengan masa berlaku5 Tahun untuk bangunan umum dan 10 Tahun untuk bangunan rumah tinggal. Sebelum masa berlaku SLF habis, maka harus dilakukan pengajuan permohonan perpanjangan SLF, dengan dilengkapi laporan hasil pengkajian bangunan gedung (yang harus dibuat oleh pengkaji yang memiliki Izin Pelaku Teknis Bangunan/IPTB).

  • Gambar (As Developed Drawing) Arsitektur hasil pelaksanaan bangunan yang telah disahkan sesuai dengan lapangan, beserta CD berisikan File layout CAD.
  • Disarikan dari laman resmi Pemda DKI Jakarta, ada beberapa persyaratan untuk mengurus SLF.
  • Saat proses pembangunan, kecelakaan pekerja dan kerugian akan menjadi besar dan saat sudah jadi keamanan gedung menjadi dipertanyakan.
  • Untuk pembangunan properti yang baik, maka dibutuhkan peraturan yang mengatur pembangunan tersebut.

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya. Sejak tahun 2013, pemilik bangunan gedung tak cukup bila hanya menagntongi perijinan IMB saja, sebab pemerintah memberlakukan kewajiban baru untuk segera mengajukan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan pada Dinas Perijinan di Pemda setempat. Hal ini dilakukan agar setiap bangunan gedung yang berdiri tertib administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan serta sebagai bukti bila bangunan gedung yang berdiri tersebut sudah memenuhi kelayakan untuk digunakan atau belum.

Tips Cari Jasa Sondir Tanah di Jakarta yang Terpercaya!

Lasidi menjelaskan, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh pemohon sebelum izin SLF itu diterbitkan. Pertama, pemohon datang ke UPTSA dengan melampirkan berkas sesuai dengan persyaratan. Kedua, DPRKPCKTR kemudian melakukan penelitian berkas-berkas yang diajukan. Jika bangunan gedung dengan luas lebih dari 2.500 meter persegi, rumah susun atau apartemen, maka akan dilakukan pembahasan melalui rapat dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Posted in:
Articles by
Published:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *